Ketua DPRD Kota Serang Dorong Evaluasi Tajam LKPJ 2025, Pansus Diminta Kerja Substansial
KOTA SERANG – DPRD Kota Serang menggelar Rapat Paripurna pada Selasa, 31 Maret 2026, dengan agenda utama penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Serang Tahun Anggaran 2025 sekaligus pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Serang, H. Budi Rustandi, memaparkan capaian indikator makro yang menunjukkan tren positif. Di antaranya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Serang mencapai 77,50 poin, melampaui target dan berada di atas rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan menjadi 5,20 persen dari 4,71 persen pada tahun sebelumnya.
“Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 5,51 persen dan PDRB per kapita meningkat hingga Rp61,65 juta. Ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan yang dilakukan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Budi Rustandi dalam pemaparannya.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, Pemkot Serang juga mencatatkan berbagai prestasi dengan meraih 39 penghargaan, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK serta predikat terbaik dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) se-Regional Jawa. Sektor pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan pun mencatatkan kinerja di atas 90 persen.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Serang, H. Muji Rohman, SH, menegaskan bahwa DPRD menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPJ. Pansus ini akan bekerja selama 30 hari untuk mengkaji secara mendalam efektivitas program pembangunan serta pelaksanaan peraturan daerah.
“Pembentukan Pansus ini merupakan bentuk komitmen DPRD dalam memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Muji Rohman.
Ia juga menekankan pentingnya kerja Pansus yang efektif dan efisien, serta mampu memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan kinerja ke depan.
Lebih lanjut, DPRD Kota Serang juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih perlu mendapat perhatian serius, khususnya di bidang lingkungan hidup. Permasalahan pengelolaan sampah dan sistem drainase menjadi fokus evaluasi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kami berharap Pansus dapat memberikan masukan yang konstruktif, terutama dalam mengatasi persoalan lingkungan yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama,” tambahnya.
Melalui rapat paripurna ini, diharapkan sinergi antara legislatif dan eksekutif di Kota Serang semakin kuat dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. ***
