Bandung,Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan SPBE Tahun 2025 yang dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kota Bandung meraih Nilai Indeks SPBE sebesar 4,66 dengan kategori Memuaskan.
Nilai tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, Indeks SPBE Pemerintah Kota Bandung berada pada angka 4,59 dengan kategori yang sama.
Kenaikan ini menandakan adanya penguatan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital di lingkungan Pemkot Bandung.
Peningkatan Indeks SPBE tersebut merupakan hasil sinergi dan kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah, sejalan dengan arah kebijakan dan penguatan transformasi digital pemerintahan.
Upaya ini mencakup peningkatan kualitas layanan digital, integrasi sistem pemerintahan, serta penguatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana menyampaikan rasa syukur atas meningkatnya nilai Indeks SPBE Kota Bandung pada tahun 2025.
“Alhamdulillah, kami bersyukur nilai SPBE ini mengalami kenaikan. Semua ini berkat bimbingan dan arahan pimpinan yang kami laksanakan bersama, serta kerja sama seluruh OPD,” ujarnya, Kamis, 8 Januari 2026.
Yayan menyebut, penerapan SPBE bukan hanya menjadi tanggung jawab Diskominfo, melainkan melibatkan seluruh perangkat daerah.
“SPBE itu komponennya tidak hanya di Diskominfo, tetapi merata di seluruh OPD, mulai dari pengelolaan data, jaringan internet, infrastruktur, aplikasi, hingga aspek keamanan.
Ini bukan kerja satu perangkat daerah, tetapi kolaborasi antar OPD,” katanya.
Menurutnya, Pemkot Bandung tidak semata-mata mengejar nilai indeks, melainkan memastikan setiap produk teknologi pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat nyata.
“Pemkot Bandung bukan hanya mengejar nilai, tetapi bagaimana setiap produk teknologi itu sesuai dengan aturan, bisa melakukan penghematan, berbagi pakai data, dan mengelola keamanan dengan baik,” jelas Yayan.
Ia menambahkan, pembangunan teknologi pemerintahan di Kota Bandung dilakukan secara terencana dan terukur.
“Pengembangan teknologi tidak berdasarkan selera atau keinginan semata, tetapi melalui perencanaan, pengawasan, evaluasi, serta berorientasi pada kebermanfaatan,” tuturnya.
Dengan capaian ini, Yayan berharap, peningkatan tersebut sejalan dengan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan dengan nilai yang tinggi ini juga berimbang dengan peningkatan layanan masyarakat, baik layanan infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan layanan digital lainnya,” tuturnya. (Red)
