Riau, – Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui sub holding PTPN IV PalmCo, secara bertahap mulai mengimplementasikan kebijakan angkutan bebas dimensi dan muatan berlebih atau Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang akan berlaku efektif secara nasional pada Januari 2027. Dukungan tersebut diwujudkan melalui peluncuran pilot project penggunaan angkutan operasional crude palm oil (CPO) di lingkungan PTPN IV Regional III, Provinsi Riau.
Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa menyampaikan bahwa perusahaan berkomitmen penuh mematuhi kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terkait standardisasi kendaraan angkutan barang. Langkah operasional ini diambil perusahaan guna menekan risiko kecelakaan lalu lintas serta mendukung kelestarian infrastruktur jalan raya.
“PTPN IV PalmCo siap mendukung dan menyukseskan program Zero ODOL 2027. Kami memandang kebijakan ini tidak hanya sekadar kepatuhan pada regulasi, melainkan langkah strategis perusahaan dalam menciptakan ekosistem distribusi logistik yang aman, melindungi fasilitas publik, serta mendukung terwujudnya green supply chain di industri kelapa sawit nasional,” ujar Jatmiko.
Uji Coba Rute PKS Sei Pagar – Pelindo Dumai
Dalam implementasi program percontohan (pilot project) ini, jalur pengangkutan CPO difokuskan dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sei Pagar, Kabupaten Kampar, menuju Pelabuhan Pelindo Dumai.
Direktur Pemasaran dan Sistem Manajemen PTPN IV PalmCo Rury C. Baskoro menjelaskan, fase uji coba ini dijadwalkan berlangsung pada periode Oktober hingga Desember 2026.
“Implementasi angkutan yang sesuai standar pabrikan dan ketentuan pemerintah ini tetap dikelola agar dapat dipertanggungjawabkan secara komersial. Kami mengapresiasi kesiapan PTPN IV Regional III yang bergerak cepat menjadi pionir penerapan Zero ODOL di lingkungan PTPN IV,” kata Rury.
Ke depannya, Rury menargetkan kebijakan Zero ODOL akan diterapkan secara penuh di seluruh wilayah operasional PTPN IV PalmCo yang tersebar mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi.
Kesiapan Anggaran dan Sinergi Transportir
Dari sisi kesiapan teknis dan eksekusi di lapangan, Business Support Head PTPN IV Regional III Argo menjabarkan bahwa manajemen telah menyusun strategi berjenjang guna merampungkan target operasional sebelum regulasi resmi berlaku. Persiapan tersebut meliputi alokasi anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2027 serta penguatan koordinasi dengan mitra transportir.
“Seluruh persiapan telah kami tempuh, termasuk ketersediaan anggaran di tahun depan. Secara internal, kami secara berkelanjutan berdiskusi dengan para transportir angkutan CPO untuk menyamakan komitmen. Salah satu langkah konkretnya adalah mendorong para mitra untuk melakukan MoU dengan pihak karoseri resmi yang telah ditetapkan,” jelas Argo.
Argo menambahkan, proses evaluasi kelayakan teknis, operasional, dan efisiensi biaya akan terus diukur selama masa pilot project berjalan untuk memastikan keberlanjutan program ini.
Kebijakan Zero ODOL dirancang pemerintah untuk melarang kendaraan logistik memuat barang melebihi standar kapasitas dan dimensi pabrikan. Selain meminimalisasi fatalitas kecelakaan akibat rem blong, kendaraan terguling, atau jarak pengereman yang buruk, inisiatif ini bertujuan menciptakan persaingan usaha yang adil bagi operator logistik sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca dari beban mesin yang berlebih.(Red)
