Kota Bandung – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan hasil sensus kewilayahan yang menjadi dasar baru dalam perencanaan pembangunan Kota Bandung.
Selama satu tahun terakhir, Pemkot Bandung telah menghimpun data dari 1.597 RW dan hampir 10 ribu RT yang kini telah divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Data ini menjadi pijakan penting bagi arah pembangunan ke depan,” kata Farhan di Aula Pendopo Kota Bandung, Rabu 8 April 2026.
Namun demikian, ia mengaku hasil sensus tersebut menunjukkan sejumlah tantangan serius. Sekitar 27 persen rumah di Kota Bandung masih memiliki sanitasi yang tidak layak. Dari total sekitar 800 ribu rumah hampir 200 ribu di antaranya masih bermasalah.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada tingginya kasus diare dan stunting yang paling dirasakan oleh kelompok rentan khususnya perempuan dan anak-anak.
Menanggapi hal tersebut, Pemkot Bandung menetapkan empat kelompok prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu perempuan, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas.
Farhan menyakini, peran Tim Penggerak PKK sangat penting dalam menjangkau kelompok-kelompok tersebut. Pendekatan pembangunan tidak cukup hanya bersifat teknokratis tetapi juga harus dilandasi empati.
“Program pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada angka dan bantuan semata tetapi harus benar-benar bermakna bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, bantuan sosial seperti beras dan uang harus dimaknai lebih dari sekadar nominal, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga menilai, meskipun secara kebijakan PKK bersifat pilihan dalam praktiknya keberadaan PKK menjadi kebutuhan yang tidak tergantikan dalam mendukung keberhasilan program pemerintah di tingkat akar rumput.
Oleh karenanya, Pemkot Bandung terus berupaya memperjuangkan dukungan operasional bagi kader PKK. Meski dihadapkan pada tantangan teknis dan filosofis karena kader merupakan relawan dukungan tetap diperlukan agar peran mereka dapat berjalan optimal.
Selain itu, Farhan menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur. Ia menilai, pembangunan fisik tidak akan memberikan dampak maksimal tanpa kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
“Jalan dan trotoar bisa dibangun dengan baik, tetapi jika lingkungan masih kotor, maka tetap akan terlihat kumuh,” katanya.
Untuk itu, ia mendorong PKK agar aktif dalam mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah terutama pemilahan dari sumbernya di tingkat rumah tangga.
Menurutnya, keterbatasan jumlah petugas kebersihan di tingkat RW tidak memungkinkan edukasi dilakukan secara maksimal tanpa dukungan kader PKK.
“Kolaborasi dengan PKK menjadi kunci agar kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah bisa meningkat,” tuturnya. (Red)
