Sidang Promosi Doktor FISIP UI Encop Sopia Angkat Isu Representasi Substantif Perempuan di Politik Lokal
DEPOK – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) kembali menggelar sidang terbuka promosi doktor dengan menghadirkan kajian strategis terkait politik gender di Indonesia. Dalam sidang tersebut, Encop Sopia, kandidat doktor Program Studi Ilmu Politik, memaparkan disertasinya yang berjudul “Mendorong Representasi Substantif Perempuan di Tingkat Lokal: Studi Lahirnya Peraturan Daerah Berperspektif Gender di DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten, dan Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Periode 2019–2024)”.
Penelitian ini menyoroti bagaimana representasi perempuan dalam politik lokal tidak hanya diukur dari jumlah keterwakilan (deskriptif), tetapi juga dari sejauh mana kehadiran mereka mampu menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kepentingan perempuan (substantif).
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen, wawancara mendalam, serta analisis kebijakan, disertasi ini mengkaji proses lahirnya Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (Perda PUG) di dua daerah dengan karakteristik sosial-politik yang berbeda.
Dalam paparannya, Encop Sopia menjelaskan bahwa lahirnya Perda PUG di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Karawang tidak terlepas dari interaksi kompleks antara aktor politik, struktur kelembagaan, serta jaringan advokasi masyarakat sipil.
“Representasi perempuan tidak berhenti pada angka di parlemen. Ia harus ditransformasikan menjadi kebijakan nyata yang menjawab kebutuhan perempuan di masyarakat,” ungkapnya di hadapan dewan penguji, Selasa, 28 April 2026.
Hasil penelitian menunjukkan perbedaan dinamika di kedua wilayah. Di Kabupaten Pandeglang, proses legislasi Perda PUG lebih banyak didorong oleh inisiatif DPRD dengan dukungan aktif organisasi perempuan. Sementara itu, di Kabupaten Karawang, peran eksekutif lebih dominan dalam menginisiasi kebijakan dengan dukungan jaringan advokasi masyarakat sipil.
Disertasi ini juga menegaskan bahwa peningkatan jumlah perempuan di lembaga legislatif belum secara otomatis menghasilkan kebijakan yang responsif gender. Diperlukan dukungan kelembagaan yang kuat, kepemimpinan politik yang progresif, serta koalisi lintas sektor yang solid untuk mendorong lahirnya kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.
Dengan menggunakan kerangka teori representasi terintegrasi dari Schwindt-Bayer & Mishler serta pendekatan Feminist Historical Institutionalism, penelitian ini memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam memahami bagaimana kebijakan afirmatif dapat dioptimalkan untuk menghasilkan perubahan substantif di tingkat lokal.
Sidang promosi doktor ini menjadi momentum penting dalam memperkaya diskursus tentang politik representasi perempuan di Indonesia, khususnya dalam konteks desentralisasi dan dinamika politik daerah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, serta aktivis dalam mendorong penguatan representasi perempuan yang tidak hanya simbolik, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat. (Red)
