Wamen ATR, Ossy Dermawan Dorong Percepatan Layanan Pertanahan di Sulteng

Palu – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen percepatan layanan publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Saat berkunjung ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), ia menyampaikan solusi strategis untuk meningkatkan kualitas layanan.
“Pak Menteri Nusron menyampaikan bahwa fokus utama Kementerian ATR/BPN ini adalah pelayanan publik. Harapannya kita bisa memenuhi ekspektasi masyarakat bahwa pelayanan bisa cepat dan bersih tanpa pungutan liar. Kemudian dihadirkan solusi, yakni dalam hal sistem yang berkaitan dengan business process dan teknologi informasi. Lalu, peningkatan SDM (sumber daya manusia),” ujar Ossy Dermawan.
Dalam pertemuan bersama 11 Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Sulteng, Ossy menguraikan dua langkah utama untuk perbaikan sistem. Proses bisnis layanan pertanahan dan tata ruang akan disederhanakan, sementara pemanfaatan teknologi informasi dioptimalkan guna meningkatkan transparansi dan akurasi layanan.
Di bidang pengelolaan SDM, ia menekankan tiga kebijakan kunci, sertifikasi manajemen risiko bagi pegawai, penataan mutasi dan rotasi pegawai, serta pembentukan jenjang karier yang sesuai dengan kompetensi individu.
“Pak Menteri selalu menekankan pada jajaran akan pentingnya pengelolaan pertanahan secara adil, merata, dan berkesinambungan secara ekonomi sehingga bisa memberi kemakmuran pada masyarakat. Semoga apa yang kita cita-citakan ini bisa terwujud sehingga layanan yang kita berikan bisa benar-benar bermanfaat,” tuturnya.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulteng, Muhammad Tansri, menyambut baik arahan tersebut. Ia optimis peningkatan kapasitas dan kapabilitas jajaran Kanwil BPN Sulteng akan mendukung tercapainya program Provinsi Sulawesi Tengah Lengkap.
Selain itu, Wamen Ossy juga mengunjungi Kantah Kota Palu untuk bertatap muka langsung dengan para pegawai. Dalam kegiatan ini, turut hadir Dirjen Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, dan Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Freddy A. Kolintama. (Rd)