JAKARTA, majalahrepublik.com – Jaringan Muda Indonesia (JMI) kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal dugaan praktik korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Kali ini, JMI mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) dan menyerahkan langsung dokumen kajian bertajuk “Buku Gurita Korupsi SS dan DH di BGN” kepada Kepala KSP, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.
Dokumen tersebut merupakan hasil kajian internal JMI yang disusun secara mendalam terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak berinisial SS dan DH di tubuh Badan Gizi Nasional. Dalam kajian itu, JMI memaparkan konstruksi dugaan penyimpangan yang disebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara.
Kedatangan JMI ke KSP menjadi bentuk dorongan agar pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan publik serta tata kelola anggaran negara.
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi JMI, Fatur, menegaskan bahwa pihaknya siap membuka ruang dialog dengan KSP guna memaparkan secara rinci substansi kajian yang telah disusun.
“JMI memberikan Buku Gurita Korupsi SS dan DH di BGN. Buku ini merupakan hasil kajian kami. Kami siap berdialog dengan KSP untuk menjelaskan bagaimana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh SS dan DH hingga menimbulkan kerugian bagi negara,” ujar Fatur, Kamis (07/05/2026).
Menurut Fatur, dugaan praktik korupsi di sektor strategis seperti Badan Gizi Nasional tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Ia menilai, penyimpangan dalam pengelolaan program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat publik.
Selain menyerahkan dokumen kajian, JMI juga berharap KSP dapat mengambil langkah koordinatif guna memastikan adanya pengawasan dan tindak lanjut yang objektif terhadap berbagai temuan yang telah disampaikan. Langkah cepat dan transparan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Langkah JMI mendatangi KSP sekaligus menunjukkan meningkatnya peran kelompok pemuda dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. JMI menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kepastian hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (Red)
